Rabu, 30 Desember 2009

Cara Penetapan Kursi DPRD Provinsi Tidak Mengandung Diskriminasi

Ikhtisar Putusan Nomor 130/PUU-VII/2009  Pemohon: Habel Rumbiak.Pokok Perkara:Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Norma yang diuji:Pasal 205 dan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.Norma UUD 1945 sebagai penguji:Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) serta Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 Amar Putusan:Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.Tanggal Putusan:30 Desember 2009 Ikthtisar:Pemohon Habel Rumbiak adalah perseorangan warga negara Indonesia, calon anggota legislatif (caleg) DPRD Provinsi Papua, yang tercatat dalam daftar calon tetap (DCT) dengan nomor urutan 1 (satu) dari Partai Demokrat Provinsi Papua untuk daerah pemilihan (Dapil)...

Selasa, 24 November 2009

Uji UU Pembentukan Kab. Maybrat Tidak Dapat Diterima Karena Pemohon Tak Miliki Kedudukan Hukum

Ikhtisar Putusan Nomor 18/PUU-VII/2009 Pemohon:1.     Sadrak Moso;2.     Yerimias Nauw;3.     Martinus Yumame;4.     Izaskar Jitmau;5.     Willem. NAA.Pokok Perkara:Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat. Norma yang diuji:Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009.Norma UUD 1945 sebagai penguji:Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945. Amar Putusan:Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.Tanggal Putusan:24 November 2009 Ikthtisar PutusanPara Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 7 UU 13/2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat...

Senin, 14 September 2009

Capres Independen Kembali Ditolak

Ikhtisar Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 Pemohon: Sri Sudarjo.Jenis Perkara:   Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Pokok Perkara     : Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pasal 1 angka (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 14 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.Tanggal Registrasi: 13 April 2008.Tanggal Putusan   : 14 September 2009.Amar putusan      : -  Menyatakan Permohonan Pemohon terhadap Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara...

Rabu, 22 Juli 2009

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ikhtisar Putusan Nomor 7/PUU-VII/2009 Pemohon: Rizal Ramli.Jenis Perkara:Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Pokok Perkara:Permohonan pembatalan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan karena bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.Tanggal Registrasi:  2 Februari 2009.Tanggal Putusan:22 Juli 2009.Amar putusan:Menyatakan permohonan Pemohon ditolak. Ikhtisar PutusanMahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan yang diajukan oleh Rizal Ramli. Demikian amar putusan untuk perkara Nomor 7/PUU-VII/2009. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berpendapat bahwa pemberlakuan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, bertentangan dan/atau tidak...

Rabu, 17 Juni 2009

Sengketa Pemilu 2009: Sebagian Permohonan PKNU Dikabulkan

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). MK menyatakan penghitungan perolehan suara Pemohon di Dapil Lumajang 1 Kecamatan Lumajang Desa Blukon yang benar adalah 360 suara, sehingga secara keseluruhan perolehan suara Pemohon yang benar di Dapil Lumajang 1 adalah 1.947 dan membatalkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 sepanjang mengenai perolehan suara Pemohon di Dapil Lumajang 1 Kabupaten Lumajang.Selain itu, MK juga menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya, Demikian sidang pleno dengan agenda pengucapan putusan permohonan PKNU perkara Nomor 58/PHPU.C-VII/2009 tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) tahun 2009 yang digelar di ruang pleno...