Sengketa Kuasa Pulau Berhala Tunggu Putusan MK

Salah satu perkara mengenai sengketa kuasa Pulau Berhala, memasuki tahap pemeriksaan akhir di persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (28/6/2012) Siang. Mahkamah pada 10 Juli 2012 mendatang akan menggelar sidang pengucapan putusan perkara Perkara 32/PUU-X/2012 mengenai  pengujian Pasal 5 ayat (1) huruf c UU Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Uji materi UU tersebut intinya mempersoalkan keberadaan Pulau Berhala.

Pada persidangan dengan agenda mendengar Keterangan saksi/ahli dari Pemohon, Pemerintah dan Pihak Terkait, Mahkamah mendengar keterangan saksi fakta yang dihadirkan oleh oleh Pemerintah Kabupaten Lingga (Pihak Terkait II). A. Anhar Khalid, mantan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Riau (Kepri), mengawali keterangannya di hadapan pleno Hakim Konstitusi, menyatakan, pada 2001, Khalid bersama beberapa Anggota DPRD Kab. Kepri, Provinsi Riau, mengadakan kunjungan kerja (Kunker) ke Kecamatan Dabo Singkep. “Dalam kunjungan kerja tersebut, kami disambut warga penduduk Pulau Berhala yang pada waktu itu hanya berjumlah 14 kepala keluarga (KK), yang berasal dari Singkep dan Lingga,” kata Khalid.

Saat sesi diskusi, warga masyarakat Pulau Berhala menyampaikan permohonan agar Pemkab Kepri membantu kesejahteraan hidup warga, seperti mendirikan bangunan sekolah dasar, pemukiman 14 KK, pos kesehatan, pos keamanan, sarana air bersih, tempat ibadah, sarana/prasarana penangkapan ikan, dermana, dan lain sebagainya. Permohonan warga masyarakat Pulau Berhala tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pemkab Kepri pada tahun anggaran 2001-2002. “Pada waktu kunjungan kerja DPRD Kabupaten Kepulauan Riau tahun 2001 tersebut, sama sekali tidak ada bantuan dan pembangunan apapun oleh Pemerintah Provinsi Jambi bagi masyarakat Pulau Berhala. Menurut keterangan warga penduduk, memang ada warga Provinsi Jambi yang berkunjung ke Pulau Berhala untuk berekreasi,” terang Khalid.

Saksi fakta berikutnya Erhani Erham. Menurut penuturan Edward Arfa, Kuasa Hukum Pemkab Lingga, Erhani adalah pensiunan Kantor Pertanahan Kab. Kepri. Menurut Kuasa  yang menurut penuturan yang pernah melakukan pengukuran tanah dalam upaya penerbitan 7 sertifikat tanah warga di Pulau Berhala. “Semasa saya bertugas sebagai petugas ukur di Kantor Pertahanan Kabupaten Kepulauan Riau pada tahun 2001, saya telah melakukan pengukuran beberapa lokasi di Pulau Berhala yang dimohonkan warga untuk penerbitan buku tanah (Sertifikat hak milik),” kata Erhani. Memperkuat keterangan, Erhani selanjutnya menyerahkan bukti lampirkan fotokopi sertifikat hak milik tersebut.

Saksi fakta lainnya, Supriyadi, Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Hutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 12 Tanjung Pinang, memaparkan peta mengenai batas wilayah Tanjung Jabung Timur dengan Pulau Berhala, Pulau Singkep, dan sekitarnya, dinyatakan tegas dibatasi dengan Selat Berhala. Saksi fakta Andi Askar, mantan Kepala Operasi Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Tanjung Uban tahun 1980-1982. Wilayah operasi Andi meliputi Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Cina Selatan, Anambas, Natuna, perairan Kalbar, laut Bangka, Selat Berhala, Lingga bagian selatan, Bintan, Tanjung Batu Kundur, dan Tanjung Balai Karimun. “Fakta bahwa pengelolaan administrasi Kepulauan Riau atas Pulau Berhala telah berlangsung sejak lama secara terus-menerus sampai dewasa ini,” terang Andi.

Persidangan pleno kali ini juga mendengar keterangan Sumaryo Joyo Sumarto yang didaulat sebagai ahli oleh Pemohon. Dosen Fakultas Tehnik Universitas Gadjah Mada ini menerangkan tentang peta yang merupakan keahliannya. Fungsi peta, kata Sumaryo, menunjukkan posisi di muka bumi, menentukan ukuran dan bentuk objek. Ukuran, misalnya luas, panjang, dan sebagainya. Sedangkan bentuk, misalnya Pulau Sulawesi itu bentuknya seperti huruf K. Padahal kalau kita pergi ke Sulawesi, kita tidak melihat huruf K, tapi bisa melihat hanya melalui peta.

Persoalannya, bagaimana hubungan antara peta dengan batas wilayah. Mengenai hal ini, Sumaryo mengemukakan teori Stephen B. Jones tahun 1945, bahwa proses terjadinya batas wilayah meliputi empat tahapan. “Yang pertama alokasi, alokasi wilayah. Kemudian delimitasi atau sepadan dengan kata penetapan di dalam bahasa Indonesia. Kemudian demarkasi atau sepadan dengan kata penegasan. Kemudian manajemen,” kata Sumaryo sembari menambahkan, alokasi hakikatnya merupakan proses keputusan politik untuk mengalokasi wilayah. Penetapan atau delimitasi adalah memilih letak garis batas. Kemudian mendefinisikan titik dan garis batas di peta. Penegasan yaitu memasang tanda batas di lapangan.

Menurut Sumaryo kualitas akurasi peta pada lampiran UU Nomor 31 Tahun 2003 tidak memenuhi syarat sebagai peta hasil delimitasi. Pasal 5 ayat (1) merupakan tahap pertama delimitasi memilih letak garis batas, hanya saja belum didefinisikan area selat dan laut. “Berikutnya Pasal 5 ayat (2) merupakan kegiatan mendefinisikan letak batas wilayah di daerah yang dibentuk, hanya saja dalam pendefinisian letak batas secara pasti belum dilakukan pada peta yang kualitasnya baik serta belum ditentukan juga kordinat titik batasnya,” tandas Sumaryo.

Untuk diketahui, uji materil UU Nomor 31 Tahun 2003 ini diajukan oleh H. Hasan Basri Agus (Gubernur Jambi), Effendi Hatta (Ketua DPRD Provinsi Jambi), Zumi Zola Zulkifli (Bupati Tanjung Jabung Timur), Romi Hariyanto (Ketua DPRD Kab. Tanjung Jabung Timur), Meiherrriansyah (Camat Sadu Kab. Tanjung Jabung Timur), Abidin (Kades Sungai Itik), Junaidi (Kadus Pulau Berhala), Kalik (Ketua RT 13/Nelayan Desa Sungai Itik), H. Hasip Kalimuddin Syam (Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi), Sayuti (Pensiunan PNS/Tokoh Masyarakat), R. Muhammad (Masyarakt Desa Nipah Panjang). Para Pemohon mendalilkan, pembentukan Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), telah mengurangi luas wilayah Provinsi Jambi. Sebab, Pulau Berhala yang semula adalah wilayah Provinsi Jambi, dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 31 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga, Pulau Berhala menjadi wilayah Kabupaten Lingga.

Pasal 5 ayat (1) huruf c UU Nomor 31 Tahun 2003 menyatakan “Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah: Sebelah selatan berbatasan dengan laut Bangka dan Selat Berhala.” Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bahwa “Kabupaten Kepulauan Riau dalam undang-undang ini, tidak termasuk Pulau Berhala, karena Pulau Berhala termasuk di dalam wilayah administratif Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.” (Nur Rosihin Ana)

Read more »

Penguasaan Hutan oleh Negara Harus Memperhatikan Hak Masyarakat Hukum Adat

Hak masyarakat hukum adat yang menjadi identitas budaya yang harus dihormati, merupakan suatu tafsiran yang belum final. Dengan kata lain, masih dalam proses penemuan interpretasi yang sesuai dengan fungsi perlindungan, penghormatan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (4). UUD 1945. Reinterpretasi berkenaan dengan adanya pranata pemerintahan adat. Kemudian, keberadaan hak masyarakat adat diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Masyarakat hukum adat sebagai komunitas antropologis yang secara berlanjut mendiami satu wilayah yang sama secara turun-temurun, telah lebih dahulu terbentuk sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Masyarakat hukum adat tersebut dalam sejarahnya memiliki hak dan kewenangan publik dalam mengelola masyarakat di bidang hukum adat, sosial, kultural, dan ekonomi yang memang jikalau dilihat menjadi bagian Indonesia merdeka, kita harus dapat mendudukkannya dengan tepat berkenaan dengan kekuasaan negara sebagai pemegang mandat dari rakyat yang berdaulat.”

Demikian paparan Maruarar Siahaan dalam kapasitasnya sebagai ahli yang dihadirkan oleh para Pemohon dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, Rabu (27/6/2012) siang. Sidang pleno perkara nomor 35/PUU-X/2012 ihwal

Pengujian Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), beragendakan Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon.

Lebih lanjut Maruarar menyatakan, adanya masyarakat hukum adat yang memiliki hak tradisional yang bersifat kewilayahan akan menimbulkan benturan dengan kekuasaan negara jika tidak ada pengaturan yang jelas. Oleh karena itu, politik hukum yang lahir dari konstitusi yang menegaskan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dengan hak-hak yang dikenal juga dalam konvensi internasional, harus dapat ditentukan secara konseptual untuk kemudian melindungi masyarakat hukum adat secara efektif.

“Pengakuan yuridis secara internasional yang  ditemukan dalam Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 tentang Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries tentu merupakan suatu bandingan yang harus dilirik dengan serius,” lanjut mantan Hakim Konstitusi yang akrab dipanggil Maru.

Apa yang dimohonkan oleh Pemohon, terang Maru, merupakan makna baru dalam melihat norma yang diujikan yaitu Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan yang berbunyi: “Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.” Menurut Maru, seharusnya Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan berbunyi: “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dan penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat.”

Persidangan kali ini juga menghadirkan para saksi yang dihadirkan Pemohon. Kaharuddin T dari Suku Punan Dulau di Kalimantan Timur, dalam kesaksiannya menyatakan Pemerintah Kabupaten Bulungan memindahkan Suku Punan Dulau ke Desa Sekatak Puji Kecamatan Sekatak pada tahun 1970. Kaharuddin juga menerangkan aturan adat yang berlaku hingga sekarang, yaitu apabila ada orang luar memasuki hutan wilayah adat secara diam-diam tanpa sepengetahuan masyarakat adat, maka orang tersebut dikenakan sanksi hukum adat. Sanksi hukum adat diadili oleh kapitan sesuai dengan kesalahannya, misalnya didenda Rp3.000.000,00. “Jadi, bagi siapa yang menebang atau mengambil pohon, atau memanjat pohon madu, misalnya, dikenakan denda yang lebih besar lagi karena merusak dan itu dikenakan denda nama tempayan (guci) dan nilainya sekarang Rp10.000.000,00,” terang Kahar.

Untuk diketahui, pengujian Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 67 UU Kehutanan ini dimohonkan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu, dan Kesatuan Masyarakat Adat Kesepuhan Cisitu. Materi dalam UU Kehutanan tersebut menyebabkan Pemohon kehilangan wilayah hutan adat-nya. Sehingga  masyarakat hukum adat kehilangan sumber penghasilan dan sumber penghidupan. Selain itu, masyarakat hukum adat terancam pemidanaan. (Nur Rosihin Ana)

Read more »

Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Pengaruhi Besaran APBN-P 2012

Harga minyak internasional pada awal tahun 2012 mengalami peningkatan seiring dengan terbatasnya pasokan minyak mentah dunia. Ketegangan  geo politik di negara-negara teluk mempengaruhi pasokan minyak mentah dunia. “Kenaikan ini pun terjadi pada ICP yang cenderung meningkat jika dibandingkan dengan harga rata-rata selama tahun 2011. Perkembangan ini diperkirakan akan berlanjut sepanjang 2012, sehingga asumsi harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama tahun 2012 diperkirakan mencapai $150 per barel.”

Demikian pernyataan Ruhut Sitompul saat menyampaikan keterangan DPR RI di hadapan sidang di Mahkamah Konstitusi, Selasa (26/6/2012). Sidang pleno gabungan perkara 42/PUU-X/2012, 4345/PUU-X/2012, 45/PUU-X/2012, 46/PUU-X/2012 ihwal pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (UU APBN-P 2012), beragendakan mendengar keterangan Pemerintah, DPR dan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah.

Lebih lanjut Anggota Komisi III DPR ini menyatakan, lifting minyak dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai 930.000 barel per hari, di bawah target dalam APBN tahun 2012. Hal ini antara lain terkait dengan menurunya kapasitas produksi dari sumur-sumur tua dan dampak diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup. Perubahan pada besaran asumsi dasar ekonomi makro, pada gilirannya berpengaruh juga pada besaran APBN, dan akan diikuti dengan perubahan kebijakan fiskal dalam upaya untuk menyehatkan APBN melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang aman.

Pemahaman Parsial

DPR berpendapat, muatan norma Pasal 7 ayat (1) tidak dapat dipahami secara parsial, mengingat ketentuan ayat (1) terkait erat dengan ketentuan Pasal 7 secara keseluruhan, terutama Pasal 7 ayat (1a) yang berbunyi, “Subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah termasuk pembayaran kekurangan subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram Tahun Anggaran 2010 (audited) sebesar Rp706.900.000.000,00 (tujuh ratus enam miliar sembilan ratus juta rupiah), dan perkiraan kekurangan subsidi Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar rupiah), serta subsidi liquefied gas for vehicle (LGV) sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah).”

Demikian pula ketentuan Pasal 7 ayat (4) beserta penjelasannya. Pasal 7 ayat (4) berbunyi, “Pengendalian anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (liquefied petroleum gas (LPG)) tabung 3 (tiga) kilogram dalam Tahun Anggaran 2012 dilakukan melalui pengalokasian BBM bersubsidi secara lebih tepat sasaran dan kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi secara bertahap.”

Dalam petitum-nya DPR RI meminta Mahkamah menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan. Menyatakan bahwa proses pembahasan UU APBN-P 2012 telah sesuai dengan perubahan UU yang berlaku. Kemudian, menyatakan Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (6a), Pasal 15A UU APBN-P 2012 tidak bertentang dengan UUD 1945. “Menyatakan Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (6a), dan Pasal 15A Undang-Undang UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat,” pinta Ruhut Sitompul.

Konstitusionalitas BLSM

Pihak Pemerintah dalam keterangannya yang disampaikan oleh Herry Purnomo menyatakan, APBN-P 2012 merupakan paket kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi yang bertujuan untuk menjaga sustainabilitas fiskal (fiscal sustainability), memperbaiki efisiensi ekonomi, meningkatkan investasi untuk menstimulasi ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya alokasi anggaran untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) menjadi sebesar Rp. 137.379.845.300.000,00 dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dari yang semula sebesar Rp. Rp123.599.674.000.000,00 dalam UU APBN 2012, hal tersebut sebagai akibat dari harga minyak mentah yang meningkat tajam serta nilai tukar rupiah yang mengalami depresiasi.

Selain itu, Pemerintah mengemukakan bahwa pelaksanaan subsidi BBM dan LPG pada setiap tahun anggaran akan diaudit oleh BPK. “Oleh karena itu, Pemerintah tegaskan bahwa alasan para Pemohon yang menyatakan alokasi anggaran untuk subsidi BBM dan LPG dalam Pasal 7 ayat (1) telah di-mark up, adalah tidak benar,” tandas Herry.

Mengenai program kompensasi atas penyesuaian harga BBM bersubsidi sebagaimana ketentuan Pasal 15A UU APBN-P 2012, bertujuan untuk melindungi masyarakat miskin dari kemungkinan kenaikan harga terutama dari jasa transportasi serta mengurangi beban biaya hidup rumah tangga dan memberikan kompensasi biaya hidup yang meningkat. Program kompensasi penyesuaian harga BBM bersubsidi tahun anggaran 2012 ditempuh melalui Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dalam subsidi angkutan umum.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 15A UU APBN-P Tahun 2012 yang menetapkan bahwa dana kompensasi penyesuaian harga BBM bersubsidi berupa BLSM tersebut, sesuai dengan amanat konstitusi dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemerintah tegaskan bahwa alasan pengujian yang dikemukakan oleh Para Pemohon yang menyatakan bahwa dana kompensasi kenaikan harga BBM dalam bentuk BLSM yang ditetapkan dalam Pasal 15A UU APBN-P Tahun Anggaran 2012, tidak mempunyai dasar dan pertimbangan yang matang serta tidak dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya, adalah tidak benar,” tandas Herry.

Mafia Minyak

Pada kesempatan yang sama, para Pemohon menghadirkan Rizal Ramli sebagai ahli. Menurutnya, akurasi dan kredibilitas APBN-P 2012 sangat rendah. Rakyat ditakut-takuti dengan melambungnya harga minyak mentah di atas US$105 hingga  US$120 per barel yang menyebabkan APBN mengalamai defisit signifikan. Bahkan negara dikesankan akan bangkrut. “Tapi coba kita lihat faktanya hari ini, boro-boro naik harga BBM liquid oil ke US$100, di atas US$105, US$120, anjlok terus tuh di bawah US$90. Kenapa bisa anjlok? Karena ternyata, dan saya mohon maaf, pemerintah kurang awas,” kata Rizal.

Rizal juga menyoroti munculnya kembali mafia di bidang ekspor minyak yang pernah terjadi di zaman Orba. Era Presiden Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid berhasil menghapus sistem yang memberi peluang terjadinya mafia ekspor minyak. Tapi belakangan ini mulai masuk mafia di dalam bidang impor. Setiap kali impor minyak, misalnya pada harga $70, mafia minyak menerima $3 sampai $4. “Memang seolah-olah ada tender di Petral, yang belinya kan Petral di Singapura, tapi bisa dibandingkan harga Petral sama harga BBM crude oil secara internasional, selalu ada selisihnya berapa dollar. Tendernya memang tender yang diatur. Pertanyaan saya, kok sistem ini bisa ada? Kenapa enggak ini dulu dihapuskan sebelum kita ngomong mau naikkan harga BBM?” papar Rizal. (Nur Rosihin Ana)

Read more »

Saksi Pemohon Terangkan Sosialisasi Pasangan AYO Jelang PSU Pemilukada Buton

Pasca pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar pada 19 Mei 2012 lalu, kabut sengketa masih bergayut membalut proses dan hasil PSU. Bakal pasangan calon La Uku-Dani (Uku-Dani) dan pasangan calon Samsu Umar Abdul Samiun-La Bakry (Umar-Bakri) bersikukuh berkeberatan dengan proses PSU yang merugikan keduanya.

Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (25/6/2012) siang kembali menggelar sidang perkara nomor 91/PHPU.D-IX/2011 dan 92/PHPU.D-IX/2011 mengenai perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 yang masing-masing dimohonkan oleh Uku-Dani dan Umar-Bakri. Persidangan kali keempat belas ini dilaksanakan oleh Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar (Ketua Panel), Hamdan Zoelva dan Muhammad Alim.

Saksi Pemohon bernama Zaibudin menerangkan acara sosialisasi pasangan nomor urut 3 Agus Feisal Hidayat-Yaudu Salam Ajo (AYO) pada tanggal 17 April 2012 di depan rumah Kepala Desa Lasori. Acara yang dimeriahkan artis ibukota ini dihadiri oleh warga masyarakat, 6 kepala desa, camat, kepala sekolah, pejabat, dan pegawai negeri sipil, mantan Bupati Buton Sjafei Kahar. “Intinya adalah memberikan penguatan-penguatan untuk kemenangan pasangan nomor 3 pada hari itu,” terang Zaibudin.

Saksi Pemohon lainnya, Jumahir, menerangkan acara sosialisasi pemenangan pasangan AYO tanggal 14 Mei 2012 di Desa Kombeli, Kecamatan Pasar Wajo. Acara antara lain dihadiri oleh Ketua DPRD Buton, mantan Bupati Buton Sjafei Kahar, para pejabat eselon, 3 kepala desa, kepala sekolah.

Selanjutnya, saksi Pemohon bernama Amahidin menerangkan acara sosialisasi pasangan AYO pada 18 April 2012 di lapangan sepak bola Kelurahan Watumotobe, Kecamatan Kapontori. “Sebelum rombongan menuju ke tempat acara, terlebih dahulu diterima oleh Camat Kapontori Syamsudin di rumah jabatan camat,” jelas Amahidin.

Laode Rafiun, Ketua DPD Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Buton versi Amelia A. Yani, menerangkan dukungan PPRN untuk pasangan Umar-Bakri. Hal ini sehubungan dengan adanya versi lain yang menyatakan PPRN mendukung pasangan Abdul Hasan Mbou-Buton Achmad. (Nur Rosihin Ana)

Read more »

Saipul Jamil Ujikan “Lalai” dalam UU Lalin

Mobil yang dikendarai artis Saipul Jamil dan keluarga mengalami kecelakaan di ruas jalan tol Cipularang pada 3 September 2012 lalu. Musibah kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan isteri Saipul, Virginia Anggraeni, meninggal dunia. Sudah jatuh tertimpa tangga, pada 5 April 2012, Kejaksaan Negeri Purwakarta mendakwa Saipul dengan  Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Saipul merasa diperlakukan tidak adil karena didakwa dengan ketentuan Pasal 310 UU LLAJ khususnya pada frasa “kelalaiannya” dan “orang lain”. Melalui kuasanya hukumnya, Saipul menyatakan UU LLAJ tidak tidak memberikan penjelasan mengenai arti frasa “kelalaiannya”, sehingga menyebabkan multitafsir. “Hal demikian dapat merugikan Pemohon karena tidak tidak ada kepastian hukum mengenai definisi frasa ‘kelalaiannya’.”

Demikian dikatakan Rio Berto Pranamulya Sidauruk, kuasa hukum Saipul Jamil, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, Jum’at (22/6/2012) pagi. Sidang Perkara Nomor 57/PUU-X/2012 ihwal pengujian Pasal 310 UU LLAJ yang diajukan oleh Saipul Jamil, beragendakan pemeriksaan pendahuluan.

Pasal 310 ayat (1): “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Ayat (2): “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).”

Ayat (3): “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Ayat (4): “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00

(dua belas juta rupiah).

Menurut Rio Berto Pranamulya Sidauruk, frasa “kelalaiannya” sepatutnya didefinisikan secara pasti. Seseorang dalam keadaan seperti apa dan bagaimana dikatakan telah melakukan kelalaian. Misalnya keadaan seseorang yang mengonsumsi zat-zat adiktif, minuman beralkohol, narkotika, baik berupa tanaman maupun bukan tanaman yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya kesadaran.

“Pemohon sebelum terjadinya musibah kecelakaan lalu lintas pada tanggal 3 September 2011 tersebut, sama sekali tidak mengkonsumsi zat-zat adiktif, minuman beralkohol, narkotika yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya kesadaran,” kata Rio mendalilkan.

Bukan “Orang Lain”

Melanjutkan dalil Rio, kuasa hukum Saipul lainnya, Ihwansyah A. Udoyo, menyatakan,  frasa “orang lain” dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ juga tidak terdapat penjelasan resmi mengenai siapa saja yang dimaksud dengan “orang lain”. Ihwan pun menukil definisi perkawinan dalam ketentuan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Suatu perkawinan ialah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Berdasarkan definisi hukum tentang perkawinan tersebut, suami-istri merupakan satu kesatuan hukum yang didasarkan pada ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Sementara korban meninggal dunia dalam musibah kecelakaan lalu lintas pada tanggal 3 September 2011 adalah Virginia Anggraeni, yang merupakan istri Saipul Jamil. Sehingga menurut Ihwan, sangat tidak tepat apabila Kejaksaan Negeri Purwakarta mendakwa Saipul Jamil dengan menggunakan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yang di dalamnya terdapat frasa “orang lain”.

Berdasarkan dalil tersebut, di hadapan Panel Hakim Konstitusi Anwar Usman (Ketua Panel), Acmad Sodiki dan Harjono, Saipul Jamil melalui kuasa hukumnya meminta Mahkamah menyatakan Pasal 310 UU LLAJ sepanjang frasa “kelalaiannya” dan “orang lain” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Nur Rosihin Ana)

Read more »

Mahkamah Batalkan Cekal Tanpa Batas

Permohonan judical review UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) yang dimohonkan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, memasuki tahap akhir yang paling menentukan, yaitu pengucapan putusan di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Yusril. “Amar Putusan, mengadili, menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua Pleno Hakim Konstitusi Moh. Mahfud MD saat mengucapkan putusan Nomor 64/PUU-IX/2011 dalam persidangan yang digelar di MK, Rabu (20/6/2012) siang.

Masih dalam amar putusan, Mahkamah menyatakan Pasal 97 ayat (1) UU Keimigrasian sepanjang frasa “setiap kali” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya bunyi Pasal 97 ayat (1) UU Keimigrasian menjadi “Jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan”. Selain itu, memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Terakhir, menyatakan menolak permohonan Yusril untuk selain dan selebihnya.

Latar belakang diajukannya permohonan ini karena Yusril dicegah ke luar negeri selama 6 (enam) bulan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep-201/D/Dsp.3/06/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang “Pencegahan Dalam Perkara Pidana”. Alasan utama pencegahan terhadap Yusril, sebagaimana tertuang dalam konsideran keputusan Jaksa Agung tersebut adalah “untuk kepentingan operasi yustisi di bidang penyidikan”. Sebab Yusril diduga terlibat dalam perkara pidana dan telah  dinyatakan sebagai tersangka sejak tanggal 24 Juni 2010.

Sebelumnya, Jaksa Agung telah menerbitkan Keputusan Nomor Kep-212/D/Dsp.3/06/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang diktumnya mencegah Yusril ke luar negeri selama 1 (satu) tahun dengan alasan yang sama, yakni untuk “kepentingan operasi yustisi di bidang penyidikan”. Pencegahan itu berlaku sejak 25 Juni 2010 sampai 25 Juni 2011.

Dicekal UU Tak Berlaku

Jelang jangka waktu pencegahan berakhir, Jaksa Agung kembali melakukan pencegahan kepada Yusril melalui Keputusan Nomor Kep-195/D/Dsp.3/06/2011 tanggal 24 Juni 2011 untuk jangka waktu (1) tahun hingga 25 Juni 2012. Alasan yang digunakan pun sama, yakni “untuk operasi yustisi di bidang penyidikan”. Padahal, salah satu dasar hukum yang digunakan untuk melakukan pencegahan itu ialah UU Nomor 9 Tahun 1992 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 142 UU 6 Tahun 2011 sejak tanggal 5 Mei 2011.

Yusril melakukan perlawanan terhadap Keputusan Jaksa Agung tersebut dengan melakukan gugatan ke PTUN Jakarta. Wakil Jaksa Agung Darmono, pada awalnya berkeras mengatakan bahwa keputusan yang menggunakan UU yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku itu, sebagai “keputusan yang sah dan sudah benar”. Hal ini memicu polemik antara Yusril dengan jajaran Kejagung, Menteri Hukum dan HAM dan beberapa pejabat Ditjen Imigrasi. Namun, ketika gugatan telah didaftarkan di PTUN Jakarta, Jaksa Agung tiba-tiba mencabut Keputusan Nomor 195/D/Dsp.3/06/2011 tanggal 24 Juni 2011 dan menerbitkan Keputusan Pencegahan yang baru, yakni Keputusan Nomor Kep-201/D/Dsp.3/06/2011 tanggal 27 Juni 2001. Diktum Keputusan ini intinya mencegah Yusril ke luar negeri selama 6 (enam) bulan, sesuai jangka waktu maksimum yang diberikan oleh Pasal 97 ayat (1) UU Keimigrasian yang dijadikan sebagai salah satu dasar hukum dalam konsideran keputusan tersebut. Sedangkan alasan pencegahan tetap sama, yakni “untuk kepentingan operasi yustisi di bidang penyidikan.

Sampai Kiamat

Pasal 97 ayat (1) UU Keimigrasian menyatakan, ”Jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan”. Menurut Yusril, frasa “dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan”, dapat menyebabkan terjadinya perpanjangan pencegahan ke luar negeri terhadap seorang warga negara pada masa penyidikan tanpa kepastian batas waktu bahkan ilâ yaumil qiyâmah (sampai datangnya hari kiamat). Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan bertentangan dengan hak warga negara untuk memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta hak untuk kembali sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah berpendapat, pencegahan ke luar negeri diatur dalam Pasal 91 sampai dengan Pasal 97 UU Keimigrasian. Pasal 91 mengatur bahwa yang berwenang melakukan pencegahan adalah Menteri Hukum dan HAM. Pencegahan dilakukan berdasarkan hasil pengawasan Keimigrasian, Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung, permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional, dan keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/ lembaga lain yang berdasarkan Undang-Undang memiliki kewenangan pencegahan. Pasal 16 ayat (1) UU Keimigrasian mengatur bahwa apabila seseorang berada dalam daftar pencegahan, atau diperlukan untuk kepentingan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang, maka Pejabat Imigrasi dapat menolak orang tersebut untuk keluar Wilayah Indonesia. “Dengan demikian, salah satu tujuan pencegahan adalah untuk kepentingan penyidikan, yaitu untuk mencegah seseorang yang disangka melakukan tindak pidana menghindar dari proses hukum dengan melarikan diri keluar dari wilayah Indonesia,” kata Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan pendapat Mahkamah.

Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 97 ayat (1) UU Keimigrasian khususnya frasa “dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan” di satu sisi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka karena tidak dapat memastikan sampai kapan penyidikan berakhir dan sampai kapan pula pencegahan ke luar negeri berakhir. Pada sisi lain dapat menimbulkan kesewenang-wenangan aparat negara yaitu Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM, dan pejabat lainnya yang berwenang untuk melakukan pencegahan kepada tersangka tanpa batas waktu. Kejadian seperti ini pernah dialami oleh A.M. Fatwa. Saat bersaksi di persidangan MK, A.M. Fatwa berkisah dicegah tanpa batas waktu dan tanpa surat pencegahan pada masa pemerintahan Orde Baru yang sangat menyakitkan.

Akibat selanjutnya adalah tidak jelasnya penyelesaian suatu perkara pidana yang justru merugikan penegakan keadilan, karena keadilan yang ditunda-tunda dapat menimbulkan ketidakadilan (justice delayed is justice denied). Apalagi dengan adanya pencegahan ke luar negeri terhadap seorang tersangka tanpa batas waktu, mengakibatkan ketidakbebasan bagi tersangka dalam waktu yang tidak terbatas pula, dengan tanpa mendapat pengurangan pidana jika pada akhirnya tersangka dijatuhi pidana oleh pengadilan seperti halnya tersangka/terdakwa yang dikenai penahanan kota sebagaimana diatur dalam KUHAP. (Nur Rosihin Ana)

Read more »

Refly Harun: Metode “Potong Kepala” Pengaruhi Perolehan Suara Pemilukada Malteng Putaran II

Money politics atau vote buying adalah tindakan yang tercela dalam proses pemilu dan pemilukada di mana pun di dunia ini. Tak satu pun negara di dunia ini yang mentolerir tindakan money politics atau vote buying. “Akan tetapi di Indonesia, money politics atau vote buying seolah-olah menjadi hal yang lumrah. Terbukti hampir semua sengketa pemilukada di Mahkanah Konstitusi mempersoalkan terjadinya praktik yang tidak terpuji ini.” Demikian paparan Refly Harun saat bertindak sebagai ahli yang dihadirkan oleh pasangan Yusuf Latuconsina-Liliane Aitonam (Ina Ama) selaku Pemohon perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) putaran kedua Tahun 2012, dalam persidangan yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (19/6/2012). Sidang perkara 38/PHPU.D-X/2012 dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli ini dilaksanakan oleh Panel Hakim Konstitusi Achmad Sodiki (Ketua Panel), Harjono dan Ahmad Fadlil Sumadi.

Refly mengulas pelanggaran money politics atau vote buying yang yang diduga dilakukan oleh pasangan Tuasikal Abua-Marlatu Leleury (Tulus) yang menjadi Pihak Terkait dalam perkara ini. Sebagaimana didalilkan pasangan Ina Ama, para pemilih memotong gambar kepala salah satu pasangan calon untuk ditukarkan dengan uang Rp 50.000,00.

Refly juga memaparkan terjadinya pelanggaran yang menjadi alasan permohonan, antara lain mengenai bentuk surat suara, rekomendasi panwas yang tidak ditindaklanjuti, DPT yang berbeda, pemajuan jadwal pemilukada, terbitnya surat edaran KPU ketika pemilukada atau pencoblosan masih berlangsung, kemudian rekap yang diadakan PPS, keterlibatan Bupati Maluku Tengah dalam pemenangan pasangan Tuasikal Abua-Marlatu Leleury (Tulus) yang menjadi Pihak Terkait dalam perkara ini. “Semua yang didalilkan Pemohon tersebut adalah pelanggaran-pelanggaran yang berpengaruh kepada integritas pemilu dan merupakan bentuk ancaman bagi terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil. Saya kira ini hal yang perlu digarisbawahi. Masalahnya adalah sejauh mana hal-hal tersebut dapat secara kuantitatif dan kualitatif mempangaruhi hasil Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Maluku Utara 2012. Saya kira itu yang menjadi concern Mahkamah,” jelas Refly.

Selanjutnya, Refly membagi jenis pelanggaran menjadi tiga. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditafsir pengaruhnya terhadap hasil suara pemilukada. Misalnya, pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang. Kedua, pelanggaran dalam proses pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilukada. Misalnya money politics, keterlibatan oknum pejabat pegawai negeri sipil, dugaan pidana pemilukada. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur. Misalnya syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen.

Dalam simpulan, Refly menyatakan, money politics dengan metode “potong kepala” berpengaruh langsung terhadap perolehan suara Pemilukada Malteng Putaran Tahun 2012. “Money politics dengan metode potong kepala adalah pelanggaran serius terhadap Pasal 22E ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, terutama asas rahasia, jujur dan adil. Permohonan Pemohon signifikan untuk dikabulkan atau dipertimbangkan,” tandas Refly

Pada persidangan kali keempat ini, pasangan Ina Ama selaku Pemohon, juga menghadirkan ahli yaitu Hadi Subhan yang tampil sebelum Refly Harun. Hadi antara lain memaparkan proses persidangan perselisihan hasil pemilukada di MK. Menurutnya, penyelesaian perselisihan hasil pemilukada di MK tidak hanya berpedoman kepada kalkulasi hasil, tetapi pada proses. “Justru (proses) ini yang akan dilihat. Dalam Islam dikatakan bahwa Allah tidak akan melihat suatu hasil, tetapi akan akan melihat suatu proses.” kata Hadi Subhan. (Nur Rosihin Ana)

Read more »

Hasyim Muzadi: Negara Harus Jadi Pengendali Migas

Kendali minyak dan gas bumi (Migas) haruslah ada pada negara dan bangsa Indonesia yang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Kenyataannya sekarang, Indonesia selalu diguncang oleh kenaikan harga minyak dunia. Padahal kita punya minyak sendiri. Hal ini disebabkan karena kita menjual minyak mentah terlalu murah. Kemudian kita membelinya dengan harga mahal. Itu pun harus melalui perantara-perantara.

Pernyataan disampaikan oleh K.H. Hasyim Muzadi selaku Pemohon judicial review UU Migas, dalam persidangan pleno di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (19/6/2012) siang. Sidang kali kelima perkara 36/PUU-X/2012 dilaksanakan oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh Mahfud MD (Ketua Pleno), Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, dan Anwar Usman.   

Oleh karenanya, lanjut Hasyim, penyelesaian yang ditempuh harus dimulai dari akarnya, yaitu bagaimana Indonesia bisa mengelola minyaknya sendiri. Sedangkan pihak asing dan internasional haruslah sepenuhnya dalam kendali Indonesia. Sehingga secara berangsur kita akan mengontrol harga minyak dalam negeri sembari memperluas zona-zona pengeboran dan sumber-sumber minyak. Dengan demikian maka pelan-pelan bangsa ini akan terhindar dari malapetaka sebagai akibat dari kenaikan harga minyak dunia.

Namun, upaya ke arah itu rupanya mengalami hambatan, terutama pada aspek legalitas konstitusional. Hasyim menuding UU Migas justru yang menjerat kaki dan tangan kita sebagai bangsa untuk mengelola hak kita sendiri yang sebenarnya telah diamanatkan oleh UUD 1945. Hasyim berharap Mahkamah bisa menerima permohonan para Pemohon sehingga tiada lagi kendala konstitusional yang berdaya menghambat hak negara atas pengelolaan migas.

“Apabila hal-hal yang menjadi hambatan baik pada tingkat yuridis formal konstitusional seperti yang kita bicarakan di sini, kemudian tidak ada kesadaran dari anggota parlemen kita, sementara dari eksekutif juga tidak ada political will untuk menuju ke sana, maka saya khawatir bangsa kita semakin hari akan semakin berat bebannya. Dan seluruh energi dan sumber alam kita menjadi penguasaan orang lain, sementara kita bertengkar di negeri sendiri,” pungkas mantan Ketua Umum PBNU ini.

Anjuran Menggelikan

Persidangan kali kelima ini juga mendengar keterangan ahli. Irman Putra Sidin dalam kapasitasnya sebagai ahli yang dihadirkan oleh para  Pemohon, memulai keterangannya dengan kisah faktual yang dijumpainya sewaktu dalam perjalanan menuju MK. Irman sempat memperhatikan mobil dinas plat merah sedang mengantri BBM nonsubsidi di sebuah SPBU. “Pemandangan ini cukup menggelikan karena tepat di jendela belakang mobil ini dengan tegar dan gagahnya tertulis bahwa mobil ini mengkomsumsi BBM nonsubsidi. Menggelikan lagi karena di satu sisi ada anjuran untuk penghematan anggaran sekaligus hemat energi, namun kendaraan dinas diharuskan membeli BBM nonsubsidi yang pasti harganya jauh lebih mahal daripada bahan bakar bersubsidi,” kata Irman berkisah

Irman melanjutkan, Pemerintah tidak bisa melarang rakyat golongan mana pun untuk membeli produk yang murah dan berkualitas baik. Seluruh kelas sosial dijamin haknya oleh konstitusi untuk menikmati bahan bakar dengan mutu yang bagus dan harga yang terjangkau. “Oleh karenanya, kegugupan akan kebijakan ini ketika mewajibkan seluruh mobil dinas, meski tua dan penyok sekalipun untuk menenggak BBM mahal, bisa disebabkan karena warisan  pengelolaan energi kita yang menjauh dari konstitusi, atau karena konstitusi kita yang memang harus terus semakin dipertegas dan diperjelas akan pengelolaan di sektor energi ini,” papar Irman.

Irman juga mengutip putusan MK nomor 001, 021, 022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan putusan Nomor 002/PUU-I/2003 Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang menurutnya telah meletakkan kerangka konstitusional yang konkrit akan sistem ekonomi konstitusional. Dalam putusan tersebut, konsep frasa “dikuasai negara”, haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas, yang bersumber dan berasal dari konsep kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sember kekayaan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektifitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945, memberikan mandat kepada negara untuk megadakan kebijakan, tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, pengawasan, untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan, lisensi, dan konsesi. Fungsi pengaturan oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR dan bersama dengan pemerintah, dan regulasi oleh eksekutif. “Fungsi pengelolaan dilakukan oleh mekanisme pemilikan saham dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen badan usaha milik negara atau badan hukum milik negara sebagai instrumen kelembagaan melalui makna negara c.q. pemerintah mendayagunakan penguasaanya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegas Irman.

Sebagaimana diketahui, pada Kamis (29/3/2012) lalu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama sejumlah organisasi massa (ormas) dan tokoh nasional, mengajukan permohonan uji materi UU Migas ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ormas-ormas dimaksud yaitu: Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia, Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam, Pimpinan Pusat Syarikat Islam Indonesia, Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, Pimpinan Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia, Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia, Al Jami’yatul Washliyah, dan Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha, dan Karyawan (SOJUPEK).

Sedangkan Pemohon perorangan yaitu: K.H. Achmad Hasyim Muzadi, H. Amidhan, Komaruddin Hidayat, Eggi Sudjana, Marwan Batubara, Fahmi Idris, Moch. Iqbal Sullam, H. Ichwan Sam, H. Salahuddin Wahid, Nirmala Chandra Dewi M, HM. Ali Karim OEI, Adhi Massardi, Ali Mochtar Ngabalin, Hendri Yosodiningrat, Laode Ida, Sruni Handayani, Juniwati T. Masgehun S, Nuraiman, Sultana Saleh, Marlis, Fauziah Silvia Thalib, King Faisal Sulaiman, Soerasa, BA, Mohammad Hatta, M. Sabil Raun, Edy Kuscahyanto, Yudha Ilham, Joko Wahono, Dwi Saputro Nugroho, A.M Fatwa, Hj. Elly Zanibar Madjid, dan Jamilah. (Nur Rosihin Ana)

Berita terkait

PP Muhammadiyah Perbaiki Permohonan Uji UU Migas

Read more »

Saksi Bantah Pencoblosan Sisa Surat Suara Pemilukada Malteng Putaran Kedua

Persidangan sengketa pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) putaran kedua, kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (18/6/2012). Sidang perkara 38/PHPU.D-X/2012 dengan agenda pemeriksaan saksi, dihadiri oleh Pemohon pasangan Yusuf Latuconsina-Liliane Aitonam (Ina Ama). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malteng selaku Termohon dihadiri langsung oleh Ketua KPU Malteng La Alwi didampingi dua anggota komisioner Malteng.

Para saksi yang dihadirkan KPU Malteng menerangkan proses pemungutan suara dan rekapitulasi Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) putaran kedua, sekaligus membantah keterangan saksi yang dihadirkan oleh pasangan Ina Ama. Misalnya keterangan Ketua PPK Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Ali Tohar, menyatakan proses rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi pada awalnya berjalan dengan baik. Namun saksi pasangan INA AMA merasa keberatan karena adanya surat suara tidak sah. “Pasangan calon nomor urut 1, menuntut kita selaku penyelenggara untuk membuka kotak suara. Tapi kami tidak mengikuti apa yang menjadi permintaan dari nomor 1, sehingga mereka bersikeras,” terang Ali.

Ali merasa diintimidasi karena tidak mau membuka kotak suara, sehingga ia kemudian berkonsultasi dengan Ketua KPU Malteng dan berkoordinasi dengan Panwas untuk membuktikan 27 surat suara yang rusak di TPS 1 Muara Kai. “Setelah kita buka, surat suara itu memang betul-betul rusak dan tidak sah,” lanjut Ali.

Memperkuat keterangan Ali Tohar, Ketua KPPS Desa Muara Kai, Nurhadi menjelaskan pelaksanaan pemungutan suara di Muara Kai yang berjalan lancar, dan demokratis. Pasangan Ina Ama memperoleh 37 suara dan pasangan Tuasikal Abua-Marlatu Leleury (Tulus)  memperoleh 365 suara, dan sebanyak 27 surat suara tidak sah. “Saksi dari Ina Ama bernama Siti Rohani dan Saksi dari Nomor 4 Saudara M. Saifuddin, semuanya menandatangani Berita Acara dan tidak ada keberatan,” tandas Nurhadi.

Ketua PPK Leihitu, Salim Malawat, menerangkan proses rekapitulasi pada tanggal 26 Mei yang dihadiri Kapolsek, Danramil, Camat, dan Panwas Leihitu, serta kedua saksi dari pasangan calon. Saksi nomor urut 1, kata Salim, mempermasalahkan satu PPS yaitu PPS Negeri Mamala, dan meminta PPK membuka kotak suara. Panwas yang hadir dalam acara rekap menyatakan tidak ada laporan yang masuk mengenai hal tersebut. Memperkuat keterangan Salim,  Ketua KPPS pada TPS 1 Negeri Mamala, M. Saleh Siauta juga menerangkan proses pencoblosan sampai dengan acara rekap yang berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon. Saleh pun membantah keterangan saksi Pemohon bernama Ishak Lestaluhu pada persidangan sebelumnya yang menyatakan adanya pencoblosan sisa surat suara. “Tidak ada pencoblosan pembagian surat suara, Yang Mulia,” tegas Saleh.

Untuk diketahui, pemungutan suara pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) putaran kedua yang digelar pada 23 Mei 2012 lalu, telah menghasilkan pasangan calon terpilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Malteng telah menetapkan pasangan Tuasikal Abua-Marlatu Leleury (Tulus) sebagai bupati/wakil bupati Malteng periode 2012-2017. Kendati demikian, hal tersebut disengketakan oleh pasangan Yusuf Latuconsina-Liliane Aitonam (Ina Ama) yang kemudian memperkarakannya ke MK. (Nur Rosihin Ana)

Read more »

“Parliamentary Threshold” dalam UU Pemilu Hilangkan “Political Representative”

Persyaratan bagi partai politik (parpol) untuk bisa menjadi peserta pemilu berikutnya (Pemilu 2014), harus memenuhi ambang batas perolehan suara 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional (ambang batas parlemen atau parliamentary threshold/PT). Ketentuan ini mengundang keberatan sejumlah parpol peserta Pemilu 2009 yang tidak memenuhi parliamentary threshold (PT) 3.5% yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia  PNBKI) dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) mengajukan permohonan yang kemudian diregistrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor 54/PUU-X/2012. Para Pemohon tersebut melakukan uji formil UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (UU Pemilu). Keberatan juga dilayangkan oleh parpol baru, yaitu Partai Nasional Demokrat (NasDem), dengan registrasi nomor 55/PUU-X/2012. Nasdem mengujikan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu.

Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jum’at (15/6/2012) pagi, menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan untuk kedua permohonan tersebut. Sidang dilaksanakan oleh Panel Hakim Konstitusi Achmad Sodiki (Ketua Panel), M. Akil Mochtar dan Muhammad Alim. Sebelumnya, pada Kamis kemarin, Mahkamah telah menyidangkan ketentuan PT dalam UU Pemilu yang diajukan oleh 22 parpol dan perorangan warga negara. 

“Political Representative”

Di hadapan Pleno Hakim Konstitusi, Kader PDP Max Lau Siso menyatakan ketentuan dalam UU Pemilu menghilangkan kedaulatan rakyat dan keterwakilan politik rakyat. Kenaikan PT dan pemberlakuannya secara flat nasional, secara nyata menghilangkan suara rakyat sebagai pemilih dalam pemilu, dan melahirkan para anggota DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota yang tidak dipilih berdasarkan pilihan rakyat. “Dengan demikian, keterwakilan politik rakyat political representative yang sesungguhnya menjadi tujuan pemilu menjadi tidak ada, sebab ada keterputusan antara pilihan rakyat dengan yang mewakili rakyat di DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota,” kata Max.

Partai politik yang tidak memenuhi PT, jelas Max Lau Siso, tidak hanya kehilangan kursi di DPR, melainkan juga di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Akibatnya, banyak entitas komunitas lokal yang tidak terwadahi dan tidak terwakili dalam DPR/DPRD provinsi DPRD kabupaten/kota.

Melanjutkan pernyataan Max, kader PPDI, Lasmidara menyatakan, pembentukan UU menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (fair legal uncertainty). Sebab, Pemohon sebelumnya sudah mendapat jaminan untuk menjadi peserta Pemilu 2014 sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU Pemilu Tahun 2008 yang tidak membedakan antara parpol peserta Pemilu 2009, baik parpol yang memenuhi PT maupun yang tidak memenuhi PT. Dengan demikian bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,” kata Lasmidara.

Berdasarkan hal tersebut, para Pemohon dalam petitum meminta Mahkamah  

menyatakan UU Nomor 8 Tahun 2012 secara keseluruhan baik formil maupun materiil tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian menyatakan UU Nomor 10 Tahun 2008 berlaku kembali sebagai UU Pemilu 2014.

Verifikasi yang Diskriminatif

Partai NasDem sebagai Pemohon nomor 55/PUU-X/2012) mengujikan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu. Pasal 8 ayat (1) menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu Terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu pada pemilu berikutnya.”

Kemudian  Pasal 8 ayat (2) menyatakan, “Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: a. Berstatusbadan hukum sesuai dengan UU tentang Partai Plotik; b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; e. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; h. Mengajukan nama, lambing dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan i. Menyerahkan nomor rekening dana kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Partai Nasdem melalui kuasa hukumnya, Sondang Tampubolon menyatakan Partai NasDem sangat sepakat dengan adanya proses verifikasi oleh KPU. Hingga saat ini Partai NasDem telah melakukan verifikasi hingga tingkat kecamatan. Partai NasDem memersoalkan adanya diskrminasi dalam proses verifikasi. “Permasalahan terjadi, Yang Mulia, karena ada di saat ada perlakukan masalah diskriminasi terhadap verifikasi, di mana partai yang tidak lolos ambang batas pada pemilu sebelumnya dan partai baru diwajibkan ada proses verifikasi,” kata Sondang.

Sondang menambahkan, syarat verifikasi partai yang telah lolos PT pada Pemilu sebelumnya (Pemilu 2009) berbeda dengan syarat verifikasi yang ada dalam UU Pemilu 2012. “Salah satu contoh yang sangat mencolok, Yang Mulia, di Pasal 8 ayat (2) di poin D, di sini disebutkan, memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten yang bersangkutan. Sementara di Undang-Undang sebelumnya tidak ada persyaratan verifikasi sampai tingkat kecamatan,” kata Sondang menyontohkan.

Dalam petitum, Partai NasDem meminta Mahkamah menyatakan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 bertentangan dengan dengan Pasal 22E (1), Pasal 28D (1), dan Pasal 28 I (2) UUD 1945. Kemudian menyatakan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 sepanjang frasa “yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru” bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Nur Rosihin Ana)

Read more »

Menguji Konstitusionalitas “Parliamentary Threshold” dalam UU Pemilu

Ambang batas perolehan suara 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional (ambang batas parlemen atau parliamentary threshold/PT) yang maktub dalam ketentuan Pasal 208 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (UU Pemilu), mengundang keberatan sejumlah parpol gurem, LSM, dan perorangan warga. Merasa dirugikan, mereka memohohankan uji materi UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menanggapi permohonan, Mahkamah menggelar sidang pendahuluan pada Kamis (14/6/2012) siang, untuk perkara 51/PUU-X/2012 dan 52/PUU-X/2012 yang digabung dalam satu persidangan. Bertindak sebagai Pemohon 51/PUU-X/2012 yaitu Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Yayasan Soegeng Sarjadi, Yuda Kusumaningsih, Wahyu Dinata, Lia Wulandari, Rahmi Sosiawaty, Khoirunnisa Nur Agustyati, Devi Darmawan, Yuristinus Oloan, dan Adriana Venny Aryani. Para Pemohon memberikan kuasa kepada Veri Junaidi dkk.

Sedangkan perkara 52/PUU-X/2012 dimohonkan oleh 22 partai politik (parpol): Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Persatuan Nasional (PPN), Partai Patriot, Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Pelopor, Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme), Partai Buruh, Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Merdeka, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Kedaulatan, Partai Sarikat Indonesia (PSI), Partai Republika Nusantara (PRN). Para Pemohon memberikan kuasa kepada Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra, SH dkk.

Daulat Rakyat

Pasal 208 menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.”

Kelompok Pemohon pertama yaitu Perludem dkk mengujikan konstitusionalitas Pasal 208 UU Pemilu sepanjang frasa ”...secara nasional...”. Pemohon merasa dirugikan karena keberadaan frasa tersebut Pemohon berpotensi kehilangan kedaulatan pemilih khususnya dalam pemberian suara di tingkat provinsi, kabupaten/kota akibat diberlakukannya ambang batas secara nasional. Menurut Pemohon, ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. “Suara Para Pemohon menjadi tidak berarti akibat aturan yang diskriminatif karena penentuan lembaga perwakilan di tingkat daerah disamakan dengan tingkat nasional,” kata Veri Junaidi.

Berlakunya PT tidak konsisten dengan semangat ketentuan penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Penetapan dengan suara terbanyak menghendaki dan menghargai kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan secara langsung. Namun, berlakunya PT jelas tidak mengindahkan daulat rakyat melalui penetapan suara terbanyak, khususnya terhadap anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. “Tentu tidak bisa dinalar ketika penetapan calon anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota harus didasarkan pada perolehan suara anggota DPR di tingkat nasional,” lanjut Veri.

Memperkuat argumentasinya, Veri memaparkan perolehan suara partai-partai nonkursi di DPR yang meraup kursi cukup signifikan di DPRD. Bahkan beberapa partai nonkursi DPR mampu menembus 5 besar perolehan kursi di 9 daerah. Misalnya PKNU di Jawa Timur, PNI Marhaenisme di Bali, PBB di Nusa Tenggara Dan Maluku Utara, PDS di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, PNBKI di Sulawesi Tenggara, Partai Patriot di Papua, dan PDK di Papua Barat.

 

Seperti Parpol Baru

Pemohon kelompok kedua (perkara 52/PUU-X/2012), yaitu PKNU dkk, melalui kuasanya, Andi Muhammad Asrun, menyatakan, hak-hak konstitusional mereka dirugikan akibat berlakunya ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), dan Pasal 208 UU Pemilu, yaitu Pasal 8 ayat (1) sepanjang frasa “yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional”, dan ayat (2) sepanjang frasa “Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau”, serta Pasal 208 sepanjang frasa “DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”.  

Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu berisi ketentuan mengenai parpol peserta Pemilu 2009 yang memenuhi PT secara otomatis ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014, tanpa harus melalui persyaratan verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebaliknya, parpol peserta Pemilu 2009 yang tidak memenuhi PT, tidak secara otomatis ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014, tetapi harus melalui persyaratan verifikasi faktual oleh KPU, seperti halnya partai baru yang dibentuk setelah tahun 2009. Menurut Pemohon, ketentuan dalam pasal-pasal yang diujikan, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

“Partai politik peserta pemilu pada pemilu terakhir 2009 yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah secara nasional disamakan kedudukannya dengan partai baru dalam hal kepesertaan pemilu berikutnya,” kata Asrun. (Nur Rosihin Ana)

Read more »

INA AMA Minta Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Maluku Tengah Putaran Kedua

Pemungutan suara pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) putaran kedua yang digelar pada 23 Mei 2012 lalu, telah menghasilkan pasangan calon terpilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Malteng telah menetapkan pasangan Tuasikal Abua-Marlatu Leleury (TULUS) sebagai bupati/wakil bupati Malteng periode 2012-2017. Kendati demikian, hal tersebut disengketakan oleh pasangan Yusuf Latuconsina-Liliane Aitonam (INA AMA) yang kemudian memperkarakannya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasangan INA AMA didampingi tim kuasa hukumnya hadir dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di MK, Rabu (13/6/2012) siang. Selain pasangan INA AMA, hadir pula Pihak Termohon KPU Malteng, yaitu Ketua KPU Malteng La Alwi dan anggota, Abdullah Rahawarin, Astuti Usman, Th R de Fretes dan Taip Selano, serta didampingi kuasanya AH Wakil Kamal dan Guntoro. Sedangkan pasangan TULUS selaku Pihak Terkait, dihadiri oleh kuasa hukumnya, Daniel Nirahua dkk. Sidang nomor perkara 38/PHPU.D-X/2012 ini dilaksanakan oleh Panel Hakim Konstitusi Achmad Sodiki (Ketua Panel), Harjono dan Ahmad Fadlil Sumadi.

Di persidangan, Anthoni Hatane, kuasa hukum INA AMA mendalilkan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Malteng, antara lain mengenai pencetakan surat suara yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010. “Surat suara yang dicetak dan digunakan oleh Termohon berbentuk horisontal dan tidak ada tulisan di belakang gambar pasangan calon seperti surat suara pada pemilukada putaran satu tahun 2012,” kata  Anthoni.

KPU Malteng, lanjut Anthoni, dengan sengaja mengeluarkan daftar pemilih tetap (DPT) yang mencantumkan nama ganda. DPT tersebut, tuding Anthoni, digunakan oleh KPU Malteng untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Terhadap DPT bermasalah tersebut, terang Anthoni, Panwaslukada telah mengeluarkan rekomendasi bahwa pemilukada tanggal 23 Mei 2012 putaran dua adalah cacat hukum dan tidak prosedural.

Selain itu, KPU Malteng dengan sengaja memajukan jadwal pentahapan Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah yang seharusnya diselenggarakan pada tanggal 30 Mei 2012 dimajukan ke tanggal 23 Mei 2012. “Termohon tidak pernah meminta persetujuan dari dua pasangan calon dan Panwaslukada,” dalil Anthoni.

Pelanggaran lainnya terjadi saat pemungutan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara. Anthoni antara lain menyebut pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Amahai, Kecamatan Masohi, dan Desa Merdeka. Kemudian keterlibatan Bupati Maluku Tengah Abdullah Tuasikal untuk memenangkan pasangan TULUS. “Bupati Maluku Tengah Abdullah Tuasikal, adalah adik kandung dari calon bupati Tuasikal Abua,” jelas Anthoni.

Mengenai perolehan suara, KPU Malteng menetapkan pasangan INA AMA memperoleh 87.253 suara, dan pasangan TULUS sejumlah 89.868 suara. Sedangkan versi Pemohon, pasangan INAM AMA mengklaim 88.719 suara, dan pasangan TULUS 86.298 suara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pasangan INA AMA dalam petitum meminta Mahkamah agar memerintahkan KPU Malteng untuk melaksanakan psemungutan suara ulang di seluruh kecamatan. “Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di 17 kecamatan pada Kabupaten Maluku Tengah,” pinta pasangan INA AMA melalui kuasanya, Anthoni Hatane. (Nur Rosihin Ana)

Read more »

Objek Permohonan Sama, Uji UU APBN-P 2012 Kemungkinan Besar Digabung

Permohonan uji formil dan materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (UU APBN-P 2012) yang diajukan Federasi Ikatan Buruh Indonesia (FISBI) dan Konfederasi Serikat Nasional (KSN), kembali disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (11/6/2012) siang. Persidangan kali kedua untuk perkara 45/PUU-X/2012 dan perkara 45/PUU-X/2012 beragendakan pemeriksaan perbaikan permohonan ini dilaksanakan oleh Panel Hakim Konstitusi Harjono (Ketua Panel), Ahmad Fadlil Sumadi dan Muhammad Alim. Para Pemohon mengujikan berlakunya UU APBN-P 2012 khususnya Pasal 7 ayat (6) huruf a, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga jual subsidi BBM kepada rakyat sesuai dengan mekanisme pasar.

Andi Muhammad Asrun selaku kuasa hukum Pemohon perkara 45/PUU-X/2012 menyampaikan perbaikan permohonan menyangkut kedudukan hukum Pemohon (legal standing). Asrun menegaskan, Permohonan diajukan Federasi Ikatan Buruh Indonesia (FISBI), bukan perorangan. ”FISBI adalah badan hukum privat,” kata Asrun.

Asrun juga menyatakan telah melakukan elaborasi alasan permohonan dan penjelasan mengenai uji formil. “Kami telah menguraikan di dalam permohonan ini persoalan uji formil, asas-asas yang dilanggar, bahkan sampai pada keyakinan bahwa ini tidak melalui proses prolegnas sebagaimana kita tahu, dan tidak ada naskah akademik. Karena itu ketika diadakan tawar-menawar berapa persen? Apakah ya atau tidak? Itu kelihatannya tidak ada kejelasan di situ. Makanya kita ajukan uji formil,” terang Asrun

Selanjutnya, panel hakim mengesahkan alat bukti yang diajukan FISBI. FISBI mengajukan sembilan alat bukti, bukti P-1 sampai P-9.

Sementara itu, Ahmad Daryoko selaku Presiden Konfederasi Serikat Nasional (KSN) di hadapan panel hakim konstitusi juga mempertegas legal standing Pemohon. Daryoko menegaskan, uji materi UU APBN-P 2012 diajukan oleh KSN. “Permohonan uji materi Pasal 7 ayat (6) huruf a UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 terhadap UUD 1945 ini diajukan oleh Konfederasi Serikat Nasional selaku badan hukum serikat buruh,” kata Daryoko.

Sebelum mengakhiri persidangan panel hakim juga mengesahkan alat bukti yang diajukan KSN, yaitu bukti P-1 sampai P-3. Panel hakim juga memberitahukan bahwa uji materi UU APBN-P 2012 juga diajukan oleh para Pemohon lainnya dengan objek yang sama. Sehingga ada kemungkinan perkara-perkara mengenai uji materi UU APBN-P 2012 akan digabung. ”Untuk sidang berikutnya, kemungkinan besar akan dilaksanakan dengan gabungan dengan perkara-perkara lain,” kata Ketua Pleno Hakim Harjono. (Nur Rosihin Ana)

Read more »

Pemerintah: Ancaman Pidana dalam UU Tipikor Efek Jera Bagi Koruptor

Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang sudah merambah berbagai lini level di negeri ini, akan melemah jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidana penjara minimal empat tahun bagi koruptor, justru menjadi efek jera bagi koruptor.

Demikian opening statement Pemerintah yang disampaikan oleh Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), Mualimin Abdi, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, Kamis (7/6/2012) siang. Sidang pleno perkara 39/PUU-X/2012 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Pasal 2 ayat (1), ini diajukan oleh Herlina Koibur.

Herlina Koibur adalah terpidana tindak pidana korupsi yang divonis Pengadilan Negeri Biak berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang menyatakan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Herlina lalu mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Jayapura. Herlina dijatuhi hukuman lebih ringan yaitu pidana penjara 2 tahun dan denda sebesar 200 juta. Alasan ancaman pidana 2 tahun lebih ringan dikarenakan Herlina telah ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Supiori sebagai pelaksana kegiatan pengembangan produksi perikanan, pengembangan budidaya teripang, pelatihan pengolahan teripang dan peningkatan sumber daya nelayan. Namun dalam perjalanan pelaksanaan pekerjaan ini, Herlina tidak dilibatkan secara langsung. Sedangkan uang 3 juta yang diterima Herlina dari terdakwa lain, merupakan fee setelah pekerjaan pengadaan speedboad selesai dilaksanakan.

Di hadapan sidang yang dilaksanakan oleh sembilan Hakim Konstitusi, Mualimin Abdi menyatakan, ketentuan pasal UU Tipikor yang diujikan Pemohon, justru memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sebaliknya, Pemerintah melihat adanya inkonsistensi Pemohon dalam permohonannya, yaitu meminta Mahkamah memberikan tafsiran konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) pada ketentuan pasal yang diujikan. “Namun di sisi lain, Pemohon menginginkan agar norma yang dimaksud adalah ditafsir secara kualitas dan proporsional. Pemohon juga mengatakan agar pasal yang dimohonkan itu dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” lanjut Mualimin.

Menurut Pemerintah, kerugian yang dialami Pemohon sebetulnya terkait dengan masalah implementasi dari penerapan norma UU Tipikor. Seharusnya yang ditempuh Pemohon adalah  melakukan upaya hukum hingga tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

Sebelum mengakhiri persidangan, Ketua Pleno Hakim Konstitusi Moh. Mahfud MD menganggap cukup proses persidangan uji materi UU Tipikor. Mahkamah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Pemerintah untuk membuat kesimpulan paling lambat tanggal 21 Juni 2012. Selanjutnya Mahkamah akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) kemudian pengucapan putusan. (Nur Rosihin Ana)

Read more »